Pengantar: Arah Panjang Sistem Hukum Indonesia
Sistem hukum Indonesia merupakan struktur yang hidup dalam tarik-menarik sejarah, kekuasaan, dan perubahan sosial. Di satu sisi, ia menjadi pilar penting dalam menjaga ketertiban, namun di sisi lain kerap menjadi subjek kontroversi karena ketimpangan, inkonsistensi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Perjalanan panjang sistem hukum di negeri ini mencerminkan perdebatan tak berkesudahan antara idealisme keadilan dan realita kekuasaan.
Akar Sejarah dan Arah Penyimpangan
Sistem hukum Indonesia pada awalnya bersumber dari warisan kolonial Belanda yang bersifat kodifikasi. Hukum pidana (KUHP), hukum perdata, dan berbagai struktur yudisial awal masih berakar pada wetboek Belanda. Selepas kemerdekaan, Indonesia berupaya menyusun sistem hukum nasional berbasis nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, proses ini tidak berjalan cepat.
Pada masa Orde Lama, sistem hukum dijadikan alat stabilisasi kekuasaan dan ideologi. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, sistem hukum digunakan lebih ekstrem: tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai senjata untuk mengamankan status quo politik. Pengadilan digiring agar tidak menjadi lembaga independen, melainkan subordinat dari kebijakan politik yang digariskan oleh eksekutif. Dalam konteks inilah, penyimpangan mulai mengakar: bukan hanya pada norma hukum, tetapi pada mentalitas para penegak hukum itu sendiri.
Kasus Hukum yang Selalu Tersendat: Fenomena Sistemik
Fenomena tertundanya penanganan kasus hukum besar sudah menjadi gejala laten dalam sistem hukum Indonesia. Sejumlah kasus korupsi seperti e-KTP, kasus Jiwasraya, hingga korupsi dana hibah kerap berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Di sisi lain, kasus kecil seperti pencurian sendal atau mangga justru dapat diproses dengan cepat dan dijatuhi hukuman yang berat.
Mengapa hal ini terus berulang? Pertama, karena adanya intervensi kekuasaan. Ketika tersangka merupakan bagian dari elite politik atau bisnis, proses hukum cenderung berhenti, diulur, atau digeser ke jalur perdata. Kedua, karena lemahnya sistem pengawasan internal. Tidak semua jaksa, penyidik, atau hakim memiliki integritas tinggi. Ketiga, karena ada mata rantai yang rentan dibeli.
Kasus semacam ini juga memperlihatkan betapa sistem hukum Indonesia belum mampu menegakkan prinsip akuntabilitas secara universal. Perlakuan hukum menjadi relatif—bergantung pada siapa pelaku dan siapa yang dilawan.
Partai Politik dan Hegemoni atas Hukum
Dalam negara demokrasi, partai politik seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Namun di Indonesia, fungsi ini sering dibelokkan. Banyak partai justru menjadikan jabatan publik sebagai alat dagang untuk konsesi kekuasaan. Dalam praktiknya, pengaruh partai terhadap lembaga hukum terjadi melalui penempatan loyalis pada posisi strategis: Jaksa Agung, Kapolri, hingga hakim agung.
Implikasinya terlihat jelas. Ketika anggota partai terlibat korupsi, tidak jarang proses hukum melambat atau bahkan diredam. Sementara, jika yang terseret adalah oposisi atau aktivis yang kritis, proses hukum dapat berjalan sangat cepat, bahkan represif. Ini yang menimbulkan skeptisisme publik terhadap independensi sistem hukum Indonesia.
Apakah Hukum Bisa Dibeli? Praktik yang Tak Tersembunyi
Pertanyaan ini telah menjadi suara umum. Tak sedikit masyarakat percaya bahwa “uang bisa menyelesaikan segalanya” dalam perkara hukum. Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Praktik suap di tingkat kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian kerap terungkap, namun jarang berujung pada reformasi menyeluruh.
Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menyebutkan bahwa setidaknya ada 234 laporan publik mengenai dugaan suap dalam proses hukum, namun hanya 5% yang ditindaklanjuti. Ironisnya, beberapa terpidana kasus besar justru mendapatkan vonis yang ringan, remisi berulang, atau bahkan pembebasan bersyarat dalam waktu cepat.
Mekanisme “jual-beli perkara” juga dikenal dalam istilah mafia hukum. Praktik ini melibatkan jaringan informal antara pengacara, oknum jaksa, dan hakim. Dengan skema tertentu, hasil putusan bisa dinegosiasikan jauh sebelum persidangan dimulai. Hal ini tentu mencederai prinsip keadilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
Keputusan Hukum dan Pola Pengorbanan Sosial
Pola keputusan hukum di Indonesia sering kali memperlihatkan kecenderungan untuk menjadikan pihak-pihak tertentu sebagai kambing hitam. Dalam banyak kasus, keputusan hukum menyeret pelaku lapangan atau birokrat kecil, sementara otak pelaku atau pengambil keputusan di level atas tetap bebas.
Kasus pelanggaran HAM masa lalu, perusakan lingkungan oleh korporasi, dan konflik agraria menjadi contoh nyata. Masyarakat adat, aktivis, atau petani bisa dikriminalisasi dengan mudah. Sebaliknya, korporasi besar atau pejabat daerah jarang dijatuhi hukuman signifikan, meskipun bukti keterlibatan sangat kuat.
Inkonsistensi antar putusan juga mencolok. Tindak pidana ringan bisa mendapat hukuman berat jika pelakunya tidak memiliki kuasa. Sementara itu, kejahatan besar bisa selesai dengan sidang etik atau surat permintaan maaf.
Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Rakyat Kecil
Satu ironi besar dalam sistem hukum Indonesia adalah lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Petani yang memperjuangkan lahan, nelayan yang melindungi laut, atau jurnalis yang mengungkap kebenaran, justru sering dikriminalisasi. Instrumen hukum seperti UU ITE, KUHP, atau Perda bisa digunakan untuk menekan suara-suara kritis.
Dalam laporan SAFEnet tahun 2023, tercatat lebih dari 80 kasus kriminalisasi terhadap warganet dan aktivis yang mengkritik pejabat publik. Sementara itu, aparat yang melakukan pelanggaran etik atau kekerasan hanya dijatuhi hukuman ringan atau administratif. Kesenjangan ini memperkuat persepsi bahwa sistem hukum Indonesia lebih condong ke arah kekuasaan, bukan keadilan sosial.
Hukum dan Citra Global: Perspektif Internasional
Pandangan negara lain terhadap sistem hukum Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Dalam laporan Human Rights Watch, Indonesia dikritik karena lemahnya perlindungan terhadap hak sipil dan buruknya respons hukum terhadap kekerasan oleh aparat.
Dalam konteks investasi, kepastian hukum menjadi salah satu indikator penting. Investor global memerlukan jaminan bahwa perjanjian mereka akan dihormati oleh sistem hukum, bukan dibatalkan sepihak karena perubahan politik. Namun di Indonesia, praktik seperti judicial corruption dan ketidakpastian regulasi membuat banyak investor memilih negara tetangga yang lebih stabil secara hukum.
Dalam perjanjian dagang seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), Indonesia kerap mendapat catatan tambahan dari mitra internasional terkait isu rule of law dan enforcement regulation yang dinilai lemah.
Baca Selengkapnya: Polisi Tipu Polisi Rp850 Juta
Sistem Peradilan: Antara Reformasi dan Ambiguitas
Pasca-Reformasi 1998, Indonesia mendirikan sejumlah institusi hukum independen: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPK. Sayangnya, harapan tidak selalu sejalan dengan hasil. Komisi Yudisial tidak memiliki cukup kewenangan, Mahkamah Konstitusi beberapa kali terlibat skandal, dan KPK telah dilumpuhkan lewat revisi undang-undang.
Upaya digitalisasi peradilan dan sistem e-court patut diapresiasi. Namun, tantangan utama tetap pada integritas individu di dalam sistem hukum. Tanpa kontrol etik dan akuntabilitas yang ketat, teknologi hanya akan mempercepat birokrasi tanpa mengubah mentalitas aktor hukumnya.
Lemahnya sistem rekrutmen dan promosi dalam institusi peradilan juga menjadi masalah. Dalam banyak kasus, promosi lebih ditentukan oleh kedekatan struktural daripada integritas atau kapabilitas hukum.
Menyusun Ulang Arsitektur Keadilan
Perjalanan panjang sistem hukum Indonesia belum menemukan bentuk idealnya. Kelemahan struktural, pengaruh kekuasaan, dan budaya permisif terhadap korupsi hukum menjadi tantangan utama. Tanpa pembenahan menyeluruh, sistem hukum akan tetap menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan.
Diperlukan reformasi radikal yang mencakup:
- Peningkatan independensi lembaga hukum.
- Perlindungan terhadap hakim dan jaksa bersih.
- Revisi sistem pendidikan hukum yang menekankan etika.
- Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
- Integrasi sistem hukum adat dan komunitas lokal sebagai bentuk keadilan sosial alternatif.
Keadilan tidak cukup dituliskan dalam undang-undang. Ia harus diwujudkan dalam praktik, diawasi oleh rakyat, dan dijalankan oleh institusi yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
NWIPP-Newspapers berkomitmen menyajikan informasi politik dan nasional secara berimbang, sebagai bagian dari perannya sebagai portal informasi online terpercaya di Indonesia.
Artikel lain di nwipp-newspapers.com
