Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22 Januari 2026) untuk menandatangani charter Board of Peace untuk Gaza selama World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan ini menjadi perhatian global karena melibatkan 19 negara yang berkomitmen untuk stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza.
Board of Peace adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi transisi dan mobilisasi sumber daya bagi rakyat Palestina. Presiden Trump, yang memprakarsai Board setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, didampingi oleh Presiden Prabowo dan PM Hungaria Viktor Orban selama prosesi formal.
Bagi Indonesia, langkah ini memiliki makna strategis dalam upaya perdamaian Palestina yang sudah diperjuangkan sejak lama. Keputusan bergabung dengan Board of Peace menjadi topik yang ramai diperbincangkan, baik di dalam negeri maupun internasional.
Apa Itu Board of Peace? Organisasi Internasional untuk Gaza
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Konsep Board of Peace lahir dari 20-point Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Trump. Board ini akan memainkan peran penting dalam memenuhi semua 20 poin rencana tersebut, menyediakan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik ke perdamaian dan pembangunan.
Beberapa fungsi utama Board of Peace:
Pengawasan Gencatan Senjata: Board bertugas memantau pelaksanaan gencatan senjata dan stabilisasi keamanan di Gaza.
Koordinasi Rekonstruksi: Mengkoordinasikan bantuan internasional dan mendukung pengaturan keamanan untuk proses rekonstruksi.
Tata Kelola Sipil: Membantu memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan.
Akses Kemanusiaan: Memastikan bantuan internasional mencapai warga Gaza yang membutuhkan secara efektif.
Untuk mengoperasionalkan visi Board of Peace di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump, dibentuk Executive Board pendiri yang terdiri dari para pemimpin berpengalaman di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Siapa Saja yang Menandatangani Charter Board of Peace?
Hingga 26 Januari 2026, 19 negara dari 62 negara yang diundang telah menandatangani charter board, namun gagal mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa.
Negara-negara yang menandatangani charter di Davos meliputi:
- Indonesia – Presiden Prabowo Subianto
- Hungaria – PM Viktor Orban
- Arab Saudi – Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud
- Qatar – PM Mohammed bin Abdulrahman Al Thani
- Turki – Menteri Luar Negeri Hakan Fidan
- Uni Emirat Arab – Khaldoon Khalifa Al Mubarak
- Mesir, Yordania, Pakistan
- Bahrain, Maroko, Argentina
- Armenia, Azerbaijan, Bulgaria
- Kazakhstan, Kosovo, Mongolia
- Paraguay, Uzbekistan
Segelintir negara lain juga diundang Trump untuk bergabung, termasuk Rusia, Belarus, Prancis, Jerman, Vietnam, Finlandia, Ukraina, Irlandia, Yunani, Israel, dan Tiongkok.
Namun, beberapa negara Eropa menolak bergabung. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia tidak hadir dalam acara tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan negaranya tidak akan menjadi penandatangan karena kekhawatiran atas undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Mengapa Indonesia Bergabung dengan Board of Peace?
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Charter BoP merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Alasan strategis Indonesia bergabung:
Komitmen Historis terhadap Palestina: Indonesia sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina.
Menjaga Solusi Dua Negara: Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Penyeimbang Moral dan Politik: Kehadiran Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Akses Kemanusiaan: Dengan bergabung di Board, Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan akses kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan pemulihan pemerintahan Palestina yang sah.
Presiden Prabowo sendiri menyatakan optimisme terhadap inisiatif ini. Prabowo mengatakan penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang secara signifikan dan bantuan kemanusiaan mengalir dalam volume besar.
Kontroversi dan Kritik terhadap Board of Peace
Meskipun Indonesia bergabung, keputusan ini tidak luput dari kritik, baik dari dalam negeri maupun pengamat internasional.
Kekhawatiran Menggantikan PBB: Pakar dan kritikus mengatakan bahwa Trump mencoba mengarahkan BoP menjadi alternatif, di mana hanya dia yang memiliki hak veto, untuk Dewan Keamanan PBB. Hugh Lovatt, senior policy fellow di European Council on Foreign Relations, menyebut organisasi ini sebagai “proyek top-down untuk menegaskan kontrol Trump”.
Charter yang Ambigu: Pembacaan teliti terhadap Charter Board of Peace mengungkapkan kelalaian yang mencolok: Gaza atau Palestina tidak disebutkan secara eksplisit di mana pun. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah inisiatif ini benar-benar tentang menangani situasi di Gaza.
Keputusan yang Terburu-buru: Dengan detail dan mekanisme Board of Peace yang masih sebagian besar tidak jelas, dan apa yang secara luas dilihat sebagai kurangnya representasi suara Palestina dalam strukturnya, para ahli mengkritik keputusan Indonesia bergabung sebagai “terburu-buru”.
Model “Pay-to-Play”: The Guardian menggambarkannya sebagai “klub bayar-untuk-main” yang berpusat pada Trump, bukan mekanisme yang berfokus pada Gaza. Draf charter dilaporkan menyatakan bahwa keanggotaan permanen akan diberikan kepada negara anggota yang menyumbang $1 miliar tunai dalam tahun pertama.
Menanggapi kekhawatiran bahwa Board of Peace akan menggantikan PBB, Menlu Sugiono menegaskan: “Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza”.
Visi Rekonstruksi Gaza: Rencana Jared Kushner
Menantu Trump, Jared Kushner, mempresentasikan slideshow di Davos dengan visinya untuk merehabilitasi Gaza. Dia mempresentasikan gambar simulasi gedung pencakar langit yang elegan di pesisir Gaza, dan rencana induk yang membayangkan bandara dan pelabuhan laut.
Kushner mengklaim bahwa “Di Timur Tengah, mereka membangun kota seperti ini — dua atau tiga juta orang — dalam tiga tahun. Hal seperti ini sangat bisa dilakukan jika kita mewujudkannya”.
Rencana rekonstruksi mencakup:
- Pembangunan gedung pencakar langit dan infrastruktur modern
- Pembangunan bandara dan pelabuhan laut internasional
- Pengembangan zona berbeda untuk “pariwisata pesisir” dan kemakmuran ekonomi
- Pelucutan senjata Hamas sebagai kunci untuk proses ini
Kushner menyatakan AS akan segera mengadakan konferensi donor untuk mengumpulkan dana rekonstruksi Gaza.
Posisi Indonesia: Antara Idealisme dan Pragmatisme
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace mencerminkan pendekatan pragmatis dalam diplomasi global sambil tetap memegang prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengulangi sikap Indonesia bahwa solusi dua negara yang realistis harus terjadi. “Kemerdekaan Palestina dan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina adalah prinsip yang konsisten kami pegang”.
Menlu Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia melakukan konsultasi intensif dengan negara-negara Kelompok New York sebelum bergabung dengan Board of Peace, dan beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki, juga telah setuju untuk berpartisipasi.
Pernyataan Presiden Prabowo setelah penandatanganan menunjukkan optimisme: “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza”.
Baca Juga Iran Ancam Perang Trump Siap Balas 2026: Eskalasi Konflik Timur Tengah
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Board of Peace Gaza
Kapan Presiden Prabowo menandatangani charter Board of Peace?
Presiden Prabowo menandatangani charter Board of Peace pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, selama acara World Economic Forum 2026 bersama Presiden Trump dan pemimpin negara lainnya.
Berapa banyak negara yang bergabung dengan Board of Peace?
Hingga 26 Januari 2026, 19 negara telah menandatangani charter dari 62 negara yang diundang. Negara-negara ini mayoritas berasal dari Timur Tengah, Asia Tengah, dan beberapa dari Amerika Selatan dan Eropa Timur.
Apakah Board of Peace akan menggantikan PBB?
Menurut Menlu Indonesia Sugiono, Board of Peace tidak ditujukan untuk menggantikan PBB, tetapi merupakan badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Namun, kritikus menyatakan kekhawatiran bahwa Trump mencoba menjadikannya alternatif Dewan Keamanan PBB.
Mengapa beberapa negara Eropa menolak bergabung?
Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menolak bergabung karena kekhawatiran tentang kemungkinan keterlibatan Rusia, ambiguitas charter, dan kekhawatiran tentang legitimasi dan mekanisme Board of Peace dalam kerangka hukum internasional yang ada.
Apa peran Indonesia dalam Board of Peace?
Indonesia bergabung untuk memastikan proses transisi Gaza mengarah pada solusi dua negara, memperjuangkan akses kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan pemulihan pemerintahan Palestina yang sah sesuai dengan prinsip kemerdekaan Palestina yang konsisten diperjuangkan Indonesia.
Apakah ada biaya keanggotaan untuk bergabung dengan Board of Peace?
Menurut Jakarta Globe, Indonesia menyatakan bahwa keanggotaan di Board of Peace Trump tidak membebankan biaya keanggotaan. Namun, draf charter dilaporkan menyebutkan keanggotaan permanen bagi negara yang menyumbang $1 miliar dalam tahun pertama.
Siapa yang memimpin Board of Peace?
Presiden Donald Trump menjadi Chairman Board of Peace. Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai High Representative untuk Gaza, dan Dr. Ali Sha’ath memimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Langkah Strategis Indonesia di Tengah Kontroversi Global
Penandatanganan charter Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di Davos 2026 menandai langkah diplomatik strategis Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina. Meskipun menuai kontroversi dan kritik, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, keputusan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tetap terlibat aktif dalam pencarian solusi bagi konflik Gaza.
Tiga poin utama yang perlu diingat:
Komitmen Konsisten Indonesia: Indonesia bergabung bukan untuk mengabaikan prinsip kemerdekaan Palestina, tetapi justru untuk memastikan suara pro-Palestina hadir dalam mekanisme baru ini dan menjaga agar proses tetap mengarah pada solusi dua negara.
Keseimbangan Pragmatisme dan Idealisme: Dengan bergabung bersama negara-negara Muslim mayoritas lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, dan Turki, Indonesia berusaha menjadi penyeimbang moral dan politik dalam proses rekonstruksi Gaza.
Tantangan ke Depan: Board of Peace menghadapi skeptisisme global terkait legitimasi, transparansi, dan potensi konflik dengan mekanisme PBB yang ada. Peran Indonesia akan diuji dalam memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama.
Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Board of Peace dapat menjadi instrumen efektif untuk perdamaian Gaza atau justru menjadi mekanisme yang meminggirkan kerangka multilateral yang sudah ada.
Artikel ini ditulis berdasarkan riset mendalam terhadap berbagai sumber berita internasional dan pernyataan resmi pemerintah Indonesia terkait penandatanganan charter Board of Peace di Davos 2026.
Sumber Referensi
- Indonesian National Police (INP) – “President Prabowo Joins Trump in Davos to Sign Gaza Board of Peace Charter” (23 Januari 2026)
- Kementerian Sekretariat Negara RI – “Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina melalui Keikutsertaan dalam Board of Peace” (23 Januari 2026)
- CNBC – “Trump signed his Gaza ‘Board of Peace’ into being” (22 Januari 2026)
- NPR – “Trump signs Board of Peace charter at Davos as allies split on Gaza plan” (22 Januari 2026)
- The Star – “Prabowo sees Board of Peace as step towards lasting peace in Palestine” (24 Januari 2026)
- Wikipedia – “Board of Peace” (Updated 26 Januari 2026)
- The Jakarta Post – “RI joins Board of Peace despite domestic unease” (23 Januari 2026)
- White House – “Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” (17 Januari 2026)
- TIME – “Trump Unveils Gaza ‘Board of Peace’ at Davos” (22 Januari 2026)
