Jakarta – Nama Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, kembali menjadi sorotan publik usai diumumkan sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/3/2025). Penunjukan ini memunculkan reaksi beragam, mengingat rekam jejak politik dan hukum Thaksin yang dipenuhi kontroversi selama dan setelah masa jabatannya.
Thaksin Shinawatra yang dikenal sebagai sosok populis dan pengusaha sukses, menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dari 2001 hingga 2006. Masa kepemimpinannya diwarnai sejumlah kebijakan ambisius, namun juga diguncang tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada akhirnya berujung pada kudeta militer dan pengasingan politik.
Kudeta Militer dan Pengasingan Politik
Thaksin digulingkan oleh militer Thailand pada September 2006, setelah muncul gelombang protes terkait dugaan penghindaran pajak dalam penjualan perusahaan telekomunikasi keluarganya, Shin Corp, kepada investor Singapura. Nilai transaksi mendekati USD 2 miliar, namun diduga dilakukan tanpa kewajiban pajak.
Kritik terhadap kebijakan ekonominya meningkat, termasuk soal dugaan insider trading dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah dikudeta, Thaksin Shinawatra memilih hidup di luar negeri, termasuk di Inggris dan Dubai, untuk menghindari proses hukum yang terus berjalan di negaranya.
Catatan Hak Asasi dan Kekerasan Negara
Salah satu kebijakan paling kontroversial Thaksin Shinawatra adalah kampanye antinarkoba tahun 2003, yang dikenal luas karena menimbulkan ribuan korban jiwa. Menurut laporan Human Rights Watch, dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya, setidaknya 2.800 orang tewas, banyak di antaranya tanpa proses hukum.
Investigasi independen pada 2007 mengungkap bahwa lebih dari separuh korban tidak memiliki kaitan langsung dengan kejahatan narkotika. Kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari komunitas internasional dan kelompok HAM dalam negeri.
Vonis Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Setelah lengser, Thaksin dihadapkan pada berbagai kasus hukum. Pada 2008, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan vonis dua tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembelian properti oleh istrinya, Potjaman Na Pombejra, dari badan negara.
Thaksin juga diputus bersalah dalam kasus lain, termasuk korupsi dalam pemberian pinjaman Exim Bank kepada Pemerintah Myanmar senilai 4 miliar baht. Bukti menunjukkan adanya konflik kepentingan, karena Pemerintah Myanmar kemudian membeli produk dari perusahaan milik keluarga Thaksin, Shin Satellite Plc. Dalam kasus ini, ia divonis tiga tahun penjara.
Kasus Lotere dan Vonis Tambahan
Kasus lain yang menambah daftar pelanggaran Thaksin adalah kebijakan peluncuran skema lotere nasional antara 2003 dan 2006. Pengadilan menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan tanpa persiapan regulasi yang memadai, menyebabkan kerugian negara sebesar 1,6 miliar baht.
Mahkamah Agung Thailand kembali memvonis Thaksin dalam kasus tersebut pada 2019, memperpanjang akumulasi hukuman penjara menjadi total delapan tahun.
Baca Selengkapnya: Siapa Thaksin Shinawatra Penasihat Danantara?
Status Hukum Terkini dan Pembebasan Bersyarat
Meskipun menghadapi berbagai vonis pengadilan, Thaksin tidak menjalani hukuman secara penuh. Setelah kembali ke Thailand pada 2023, ia mendapat pengurangan hukuman menjadi satu tahun dan langsung mendapatkan izin untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit kepolisian.
Selama lebih dari enam bulan, Thaksin dirawat di Police General Hospital, Bangkok, sebelum akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat. Keputusan ini memunculkan kritik dari sebagian masyarakat Thailand yang mempertanyakan konsistensi hukum dan independensi pengadilan.
Penunjukan di Danantara dan Reaksi Publik
Keputusan untuk menunjuk Thaksin Shinawatra sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara menimbulkan sejumlah pertanyaan di Indonesia, terutama menyangkut kredibilitas dan integritas lembaga yang dibentuk untuk mengelola investasi strategis jangka panjang negara.
Meski tidak ada larangan formal terhadap keterlibatan tokoh asing dalam posisi strategis tersebut, latar belakang hukum dan kontroversi Thaksin menjadi perhatian publik dan pengamat kebijakan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Danantara terkait pertimbangan khusus dalam memilih Thaksin sebagai penasihat.
Thaksin Shinawatra adalah figur politik yang kompleks. Ia memadukan karisma politik, rekam jejak bisnis global, dan kebijakan populis yang pernah mengubah wajah Thailand. Namun, di sisi lain, ia juga meninggalkan jejak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang tak dapat diabaikan.
Penunjukannya sebagai penasihat strategis dalam konteks kebijakan investasi nasional Indonesia menuntut evaluasi mendalam atas nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga publik. Ke depan, publik berharap bahwa keputusan-keputusan strategis seperti ini disertai dengan keterbukaan dan pertimbangan yang matang demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di nwipp-newspapers.com
