Ringkasan Cepat:
- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak polisi mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan (59) di Pejompongan.
- Korban meninggal usai ditemukan pingsan saat kericuhan pascademo di depan Gedung DPR, Kamis (27/8) malam.
- Dugaan keterlibatan ormas GRIB Jaya masih diselidiki; organisasi itu membantah tudingan tersebut.
Jakarta Pusat, 1 September 2026 — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan (59), warga yang meninggal dunia usai ditemukan pingsan di tengah kericuhan pascademo di depan Gedung DPR, Pejompongan, Kamis (27/8) malam, karena publik butuh kejelasan penyebab kematiannya.
Mengapa Ini Penting?
Peristiwa ini bermula dari aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, yang berujung kericuhan. Aparat gabungan mendorong mundur massa hingga meluas ke kawasan Slipi dan Pejompongan, Jakarta Pusat. Di tengah kekacauan itu, Bambang Setiyawan, pedagang cermin yang tinggal dan berjualan di Jalan Pejompongan Raya, ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Menurut laporan Liputan6.com, Bambang sempat menutup lapaknya lebih awal bersama istrinya begitu massa mulai membeludak, namun kembali keluar rumah beberapa jam kemudian untuk mengecek kondisi tokonya — dan itu menjadi terakhir kalinya keluarga melihatnya pulang.
Isu ini relevan bagi masyarakat Indonesia karena menyangkut keselamatan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi, sekaligus menguji sejauh mana aparat penegak hukum mampu menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi di ruang publik.
“Kita minta semuanya itu diselidiki oleh pihak penegak hukum dengan tuntas.”
— Puan Maharani, Ketua DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2026)
Reaksi dan Dampak
Puan menekankan proses hukum harus didukung bukti-bukti yang kuat dan objektif, sekaligus mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi seharusnya berlangsung tertib tanpa berujung pada keributan maupun pengrusakan. Sikap ini juga menjadi dasar mengapa artikel ini kami kaitkan dengan kasus hukum lain yang tengah bergulir, seperti proses hukum kasus dugaan pemalsuan ujian S3 FKUI yang juga menuntut transparansi aparat penegak hukum.
Terkait dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dalam kericuhan tersebut, Puan menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan kepada polisi.
“Bila memang terbukti, ya harus diselesaikan dengan tuntas.”
— Puan Maharani, Ketua DPR RI
Di sisi lain, pihak GRIB Jaya, menurut laporan Kompas.com, telah membantah tudingan tersebut dan menyatakan massa anggotanya tidak menjangkau kawasan Pejompongan saat kericuhan pecah. Selain Bambang, seorang warga lain, Faturohman (18), juga mengaku menjadi korban kekerasan saat diseret dari gang rumahnya di malam yang sama — kasus yang menambah desakan publik agar aparat menuntaskan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pola kekerasan warga sipil yang juga pernah disorot dalam penanganan aduan pungli di lingkungan sekolah Bekasi.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| Kamis (27/8), sore | Bambang dan istrinya menutup lapak cermin di Jl. Pejompongan Raya karena massa mulai membeludak |
| Kamis (27/8), malam | Kericuhan pecah usai demo di depan Gedung DPR; massa didorong mundur ke arah Slipi dan Pejompongan |
| Kamis (27/8), malam | Bambang ditemukan tidak sadarkan diri di tengah kericuhan; evakuasi sempat tertunda karena lokasi belum aman |
| Kamis (27/8), malam | Korban dievakuasi ke RS Angkatan Laut Mintoharjo, rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian |
| Kamis (27/8), malam | Bambang dinyatakan meninggal dunia saat penanganan di rumah sakit |
| Selasa (1/9) | Puan Maharani mendesak aparat mengusut tuntas peristiwa tersebut di Kompleks Parlemen |
Apa Selanjutnya?
Publik kini menunggu hasil penyelidikan resmi Polda Metro Jaya, termasuk kejelasan soal penyebab pasti kematian Bambang dan status keterlibatan pihak-pihak yang sempat disebut warganet dalam kericuhan tersebut. Sejauh ini polisi baru menyampaikan kronologi evakuasi tanpa merinci hasil autopsi atau penetapan tersangka. Selama proses hukum berjalan, Puan juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi ke depan digelar tertib demi mencegah insiden serupa terulang — sebuah pesan yang senada dengan sorotan publik terhadap kasus dugaan penganiayaan warga sipil yang juga menuntut kejelasan proses hukum, maupun tuntutan transparansi dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan sosok publik.
