nwipp-newspapers – Suara ledakan kembali terdengar di kawasan Timur Tengah. Kapal-kapal tanker yang biasanya melintas tenang membawa jutaan barel minyak mulai mengubah jalur, memperlambat perjalanan, atau menunggu situasi lebih aman. Di ruang perdagangan dunia, grafik harga minyak bergerak naik dan turun seperti jantung yang sedang berdebar. Sementara itu, ribuan kilometer dari lokasi konflik, masyarakat Indonesia mulai menanyakan hal yang terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah harga BBM akan kembali naik?
Pertanyaan tersebut muncul setelah hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki fase panas pada awal Juli 2026. Gencatan senjata yang sebelumnya sempat memberikan harapan mulai goyah setelah serangkaian serangan terhadap kapal komersial di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat kemudian membalas dengan serangan udara terhadap sejumlah sasaran di Iran, sementara Teheran meluncurkan rudal dan drone ke beberapa lokasi di kawasan Teluk. Situasi tersebut membuat pasar energi kembali diliputi ketidakpastian.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, perang di Timur Tengah mungkin terlihat seperti persoalan yang sangat jauh. Namun, urusan minyak tidak mengenal jarak geografis. Ketika satu kapal tanker terganggu di Teluk Persia, dampaknya bisa terasa sampai ke SPBU di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, ataupun kota-kota kecil di pelosok Indonesia.
Meski demikian, kenaikan harga minyak dunia tidak otomatis membuat harga BBM di Indonesia berubah pada keesokan harinya. Ada mekanisme kebijakan, subsidi, kompensasi, kurs rupiah, hingga keputusan politik yang menjadi bantalan sebelum gejolak global benar-benar sampai ke dompet masyarakat.
Ketegangan Iran dan AS Kembali Membuat Pasar Minyak Gelisah
Hubungan Iran dan Amerika Serikat memang sudah lama seperti bara yang tertutup abu. Sesekali terlihat tenang, tetapi percikan kecil dapat membuat api kembali membesar. Pada Juni 2026, kedua negara sempat mencapai kesepakatan sementara yang memberikan ruang bagi perundingan dan pemulihan jalur pelayaran. Namun, situasi kembali berubah setelah kapal-kapal komersial dilaporkan menjadi sasaran serangan di Selat Hormuz.
Amerika Serikat menuding unsur yang berkaitan dengan Iran berada di balik serangan tersebut. Washington kemudian melakukan serangan terhadap pertahanan udara dan kapal-kapal kecil yang disebut terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran. Pemerintah Amerika Serikat juga mencabut kembali izin penjualan minyak Iran yang sebelumnya menjadi bagian dari kesepakatan sementara.
Iran tidak tinggal diam. Serangan rudal dan drone dilaporkan menyasar sejumlah fasilitas atau pangkalan yang berkaitan dengan Amerika Serikat di Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Pertukaran serangan ini membuat banyak pihak khawatir bahwa konflik akan berkembang menjadi perang yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan Teluk.
Pasar minyak kemudian bereaksi. Harga minyak mentah naik karena pelaku pasar mulai memasukkan risiko gangguan pasokan ke dalam perhitungan. Pada awal rangkaian eskalasi terbaru, Brent sempat bergerak di sekitar US$76 per barel dan West Texas Intermediate berada di kisaran US$72 per barel. Namun, harga kontrak bahan bakar seperti diesel dan bensin di pasar Amerika Serikat mengalami lonjakan lebih tajam karena kekhawatiran terhadap distribusi dan pengolahan.
Hal yang paling ditakuti bukan sekadar berkurangnya ekspor minyak Iran. Pasar jauh lebih khawatir terhadap kemungkinan terganggunya Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi salah satu nadi utama perdagangan energi dunia.
Mengapa Selat Hormuz Sangat Penting bagi Harga BBM?
Bayangkan sebuah jalan tol yang hanya memiliki sedikit jalur alternatif, tetapi setiap harinya dilalui hampir seperempat truk pengangkut minyak dunia. Itulah gambaran sederhana mengenai posisi Selat Hormuz.
Jalur laut tersebut berada di antara Iran dan Oman. Kapal-kapal dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menggunakannya untuk mengirim minyak serta gas ke pasar internasional. Menurut International Energy Agency, sekitar 20 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz, atau kira-kira seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut. Sekitar 80 persen minyak yang melewati jalur tersebut dikirim ke negara-negara Asia.
Data U.S. Energy Information Administration juga menunjukkan bahwa arus minyak melalui Hormuz pada 2024 dan awal 2025 setara dengan sekitar seperlima konsumsi minyak dan produk minyak dunia. Selain itu, sekitar seperlima perdagangan gas alam cair global juga menggunakan jalur tersebut, terutama pasokan yang berasal dari Qatar.
Inilah sebabnya setiap ancaman terhadap Selat Hormuz langsung membuat pasar energi panik. Bahkan ketika jalurnya belum ditutup total, sekadar ancaman serangan sudah cukup membuat biaya asuransi kapal melonjak. Perusahaan pelayaran dapat meminta tambahan biaya risiko, awak kapal menuntut perlindungan lebih besar, dan tanker mungkin memilih menunggu daripada mengambil risiko.
Jika waktu pengiriman menjadi lebih lama dan biaya transportasi meningkat, harga minyak yang sampai ke negara pembeli juga ikut naik. Dengan kata lain, dunia tidak harus benar-benar kehabisan minyak agar harga BBM mahal. Kekhawatiran bahwa pasokan mungkin terganggu saja sudah bisa mengerek harga.
Jalur pipa memang dapat menjadi alternatif, tetapi kapasitasnya terbatas. IEA memperkirakan hanya sekitar 3,5 juta hingga 5,5 juta barel per hari yang dapat dialihkan melalui jaringan pipa untuk menghindari Hormuz. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan total minyak yang biasanya melintas melalui selat.
Indonesia Memproduksi Minyak, tetapi Tetap Bergantung pada Impor
Di sinilah posisi Indonesia menjadi cukup rumit. Indonesia memiliki sumur minyak, kilang, perusahaan energi milik negara, dan sejarah panjang sebagai negara produsen minyak. Namun, konsumsi dalam negeri telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi.
Jumlah kendaraan terus bertambah. Industri, pembangkit, kapal, pesawat, hingga sistem logistik membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar. Ketika produksi minyak domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, selisihnya harus ditutup melalui impor minyak mentah maupun produk BBM.
Data perdagangan Indonesia memperlihatkan bahwa neraca sektor minyak dan gas masih mengalami defisit. Pada Januari 2026, misalnya, sektor migas mencatat defisit sekitar US$2,27 miliar. Pada periode Januari hingga Juli 2025, defisit migas bahkan mencapai sekitar US$10,41 miliar. Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan energi.
Karena transaksi minyak dunia menggunakan dolar Amerika Serikat, ada dua tekanan yang dapat datang bersamaan. Tekanan pertama berasal dari kenaikan harga minyak. Tekanan kedua berasal dari nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Misalnya, harga minyak dunia naik tetapi rupiah tetap kuat, tekanan biaya impor masih mungkin diredam. Namun, jika minyak naik dan rupiah melemah pada waktu bersamaan, biaya impor akan menjadi jauh lebih mahal. Kondisi inilah yang sering membuat gejolak harga energi menjadi persoalan fiskal dan ekonomi nasional, bukan hanya persoalan bisnis Pertamina.
Apakah Harga BBM Indonesia Akan Langsung Naik?
Jawabannya: belum tentu.
Harga BBM di Indonesia tidak seluruhnya mengikuti pasar secara langsung. Ada perbedaan antara BBM bersubsidi atau yang mendapat kompensasi pemerintah dengan BBM nonsubsidi yang harganya lebih mudah disesuaikan mengikuti kondisi pasar.
Pemerintah telah menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun harga minyak dunia mengalami tekanan.
Artinya, harga Pertalite dan Biosolar tidak otomatis berubah hanya karena Iran dan Amerika Serikat saling menyerang. Pemerintah masih dapat menggunakan subsidi serta kompensasi sebagai peredam.
Namun, kalimat “harga tidak naik” bukan berarti Indonesia tidak mengeluarkan biaya tambahan. Ketika harga keekonomian BBM meningkat tetapi harga jual kepada masyarakat dipertahankan, selisihnya harus ditanggung oleh pemerintah, badan usaha, atau kombinasi keduanya.
Ibarat sebuah warung yang harga bahan bakunya naik, tetapi pemilik warung berjanji tidak menaikkan harga makanan kepada pelanggan. Pelanggan memang tetap membayar harga lama, tetapi biaya tambahan tidak menghilang. Biaya tersebut berpindah menjadi beban pemilik warung.
Dalam konteks negara, beban itu masuk ke dalam subsidi dan kompensasi energi. Anggaran subsidi energi Indonesia pada 2026 berada di atas Rp200 triliun dan mencakup BBM, LPG, serta listrik. Kenaikan harga minyak yang berlangsung lama berpotensi memperbesar kebutuhan anggaran atau memaksa pemerintah mencari penghematan di pos lain.
BBM Nonsubsidi Lebih Rentan Berubah
Situasinya berbeda untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Harga produk-produk tersebut lebih dekat dengan pergerakan harga minyak dunia, harga produk kilang, kurs rupiah, biaya pengadaan, serta formula harga yang ditetapkan pemerintah.
Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi secara berkala. Pada 1 Juli 2026, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex justru mengalami penurunan harga, sementara Pertamax dan Pertamax Green 95 tetap. Penyesuaian itu mencerminkan kondisi harga rata-rata pada periode sebelumnya, bukan serta-merta gejolak yang baru terjadi beberapa hari kemudian.
Karena itu, dampak konflik terbaru kemungkinan baru terlihat pada evaluasi harga periode berikutnya. Apabila ketegangan mereda dengan cepat dan harga minyak kembali turun, kenaikan harga BBM nonsubsidi belum tentu terjadi. Namun, jika serangan berlanjut, kapal tanker semakin sulit melewati Hormuz, dan harga minyak bertahan tinggi selama beberapa minggu, kemungkinan penyesuaian akan semakin besar.
Harga BBM nonsubsidi juga tidak selalu naik sebesar kenaikan harga minyak mentah. Ada jeda waktu, perhitungan rata-rata, serta koordinasi dengan pemerintah. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa produk nonsubsidi memang lebih sensitif terhadap perubahan harga global dibandingkan produk yang ditahan melalui subsidi atau kompensasi.
Tiga Skenario yang Bisa Terjadi pada Harga BBM
Untuk membaca nasib harga BBM Indonesia, perkembangan konflik dapat dibagi ke dalam tiga gambaran besar.
Konflik Cepat Mereda
Dalam skenario paling ringan, Iran dan Amerika Serikat kembali masuk ke meja perundingan. Serangan terhadap kapal berhenti, jalur pelayaran kembali normal, dan perusahaan asuransi menurunkan premi risiko.
Jika kondisi ini terjadi, kenaikan harga minyak kemungkinan hanya bersifat sementara. Harga BBM bersubsidi tetap bertahan, sementara BBM nonsubsidi mungkin tidak mengalami perubahan besar. Bahkan, jika harga minyak kembali turun, ada peluang harga nonsubsidi tetap atau kembali disesuaikan ke bawah.
Pasar minyak biasanya bereaksi sangat emosional pada awal konflik. Namun, ketika risiko pasokan tidak benar-benar terjadi, harga dapat turun secepat ketika ia naik.
Konflik Berlangsung Lama tetapi Hormuz Tetap Terbuka
Dalam skenario menengah, serangan terus terjadi tetapi Selat Hormuz tidak ditutup total. Kapal masih dapat melintas, meskipun harus menghadapi pemeriksaan, ancaman drone, atau biaya asuransi yang lebih mahal.
Dalam kondisi ini, harga minyak kemungkinan bertahan tinggi dan lebih bergejolak. BBM bersubsidi mungkin tetap tidak naik karena komitmen pemerintah, tetapi beban APBN akan membesar. BBM nonsubsidi memiliki peluang lebih besar untuk disesuaikan.
Dampaknya juga tidak berhenti di SPBU. Harga avtur, biaya pelayaran, ongkos distribusi barang, dan biaya produksi industri dapat meningkat. Perlahan, tekanan tersebut bisa merambat ke harga makanan, tiket perjalanan, jasa pengiriman, serta barang kebutuhan sehari-hari.
Selat Hormuz Terganggu Berat atau Ditutup
Ini merupakan skenario paling buruk. Jika pelayaran berhenti dalam jumlah besar, dunia kehilangan akses cepat terhadap jutaan barel minyak setiap hari.
Cadangan strategis dari Amerika Serikat, negara-negara IEA, serta tambahan produksi dari negara lain mungkin dapat membantu. Namun, mengganti pasokan sebesar 20 juta barel per hari dalam waktu singkat hampir mustahil. Jalur pipa alternatif juga tidak cukup besar untuk menampung seluruh arus minyak yang biasanya melewati selat.
Dalam skenario ini, harga minyak dapat melonjak sangat tajam. Pemerintah Indonesia akan menghadapi pilihan yang semakin sulit: memperbesar subsidi, membiarkan defisit anggaran melebar, mengurangi belanja lain, memperketat konsumsi BBM, atau menyesuaikan sebagian harga energi.
Komitmen menahan harga BBM bersubsidi tetap dapat dipertahankan secara politik. Namun, semakin lama krisis berjalan, semakin mahal biaya yang harus dibayar negara.
Kenaikan BBM Bisa Terasa Sebelum Angka di Papan SPBU Berubah
Masyarakat sering mengira dampak konflik energi baru terjadi ketika petugas SPBU mengganti angka harga. Padahal, tekanan dapat terasa jauh sebelum itu.
Perusahaan transportasi yang menggunakan BBM industri atau BBM nonsubsidi dapat mengalami kenaikan biaya. Kapal pengangkut harus membayar bahan bakar dan asuransi lebih mahal. Maskapai menghadapi biaya avtur yang meningkat. Pabrik yang mengandalkan energi fosil harus mengeluarkan ongkos produksi lebih besar.
Biaya-biaya itu kemudian masuk ke harga barang.
Sebungkus mi instan yang dikirim dari pabrik ke gudang membutuhkan truk. Dari gudang ke toko, ia kembali membutuhkan kendaraan. Kemasan plastiknya dibuat menggunakan bahan baku petrokimia. Mesin pabrik membutuhkan listrik dan energi. Jika seluruh rantai itu menjadi lebih mahal, harga akhirnya dapat ikut bergerak.
Karena itu, meskipun Pertalite tidak naik, masyarakat tetap bisa merasakan “efek kenaikan BBM” melalui ongkos kirim, harga bahan makanan, tiket perjalanan, atau biaya jasa.
Tekanan lain datang dari inflasi. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menentukan suku bunga. Rupiah juga dapat mengalami tekanan jika kebutuhan dolar untuk impor minyak meningkat. Pada titik ini, konflik yang awalnya terjadi di Teluk Persia mulai masuk ke cicilan, belanja bulanan, dan biaya usaha masyarakat Indonesia.
Pemerintah Memiliki Beberapa Bantalan
Indonesia tidak sepenuhnya tanpa perlindungan. Pemerintah dapat menggunakan sejumlah strategi untuk mengurangi dampak konflik.
Pertama, impor dapat dialihkan ke sumber yang lebih beragam. Pemerintah dan Pertamina dapat memperbesar pasokan dari negara-negara yang jalur pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz, meskipun pilihan tersebut bergantung pada ketersediaan, jenis minyak, kecocokan kilang, dan harga.
Kedua, pemerintah dapat menggunakan subsidi dan kompensasi untuk menjaga harga BBM tertentu. Langkah ini melindungi daya beli, tetapi menambah tekanan terhadap anggaran.
Ketiga, stok BBM nasional dapat digunakan untuk menghadapi gangguan jangka pendek. Namun, cadangan bukan solusi permanen apabila konflik berlangsung berbulan-bulan.
Keempat, peningkatan penggunaan biodiesel dapat membantu mengurangi sebagian kebutuhan solar berbasis minyak bumi. Program campuran bahan bakar nabati memang tidak dapat menggantikan seluruh impor minyak, tetapi dapat menjadi salah satu bantalan penting.
Kelima, pemerintah dapat memperketat ketepatan sasaran subsidi. APBN 2026 memang diarahkan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tujuannya agar bantuan lebih banyak dinikmati kelompok yang membutuhkan, bukan konsumen berpenghasilan tinggi.
Jadi, Apakah Harga BBM Akan Naik Lagi?
Untuk saat ini, harga BBM bersubsidi kemungkinan besar tetap ditahan sesuai pernyataan pemerintah bahwa tidak ada kenaikan hingga akhir 2026. Jadi, konflik terbaru Iran dan Amerika Serikat belum otomatis membuat harga Pertalite atau Biosolar berubah dalam waktu dekat.
Namun, BBM nonsubsidi menghadapi risiko yang berbeda. Jika harga minyak dunia dan biaya pengiriman bertahan tinggi, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex dapat mengalami penyesuaian pada periode berikutnya.
Kuncinya bukan hanya pada apakah Iran dan Amerika Serikat kembali berperang, tetapi seberapa lama konflik berlangsung dan apakah Selat Hormuz tetap aman bagi kapal tanker.
Jika ketegangan mereda dalam hitungan hari, dampaknya mungkin hanya menjadi gelombang sementara di pasar minyak. Jika konflik bertahan selama berminggu-minggu, tekanan akan mulai masuk ke harga BBM nonsubsidi dan APBN. Jika Hormuz benar-benar terganggu berat, dunia akan menghadapi krisis energi yang dampaknya jauh melampaui papan harga di SPBU.
Tajuk: Harga di SPBU Bisa Ditahan, tetapi Biaya Perang Tetap Harus Dibayar
Masyarakat Indonesia mungkin masih melihat harga Pertalite yang sama ketika datang ke SPBU. Angka pada papan harga bisa tetap diam, seolah konflik ribuan kilometer jauhnya tidak memiliki hubungan dengan kehidupan di dalam negeri.
Namun, di balik angka yang tidak berubah itu, negara sedang membayar biaya yang lebih besar. Subsidi bertambah, devisa keluar lebih banyak, perusahaan menanggung ongkos logistik, dan rupiah menghadapi tekanan.
Inilah kenyataan dari negara yang masih membutuhkan impor minyak. Harga BBM dapat ditahan melalui kebijakan, tetapi harga keekonomian tidak bisa diperintah untuk berhenti bergerak.
Selama Selat Hormuz tetap menjadi salah satu jalan utama energi dunia, setiap ledakan di kawasan tersebut akan selalu membuat Indonesia ikut menoleh. Bukan karena Indonesia terlibat langsung dalam perang, melainkan karena setiap liter bensin yang digunakan masyarakat masih memiliki hubungan dengan pasar minyak global.
Nasib BBM Indonesia pada akhirnya bergantung pada dua meja. Meja pertama adalah meja perundingan Iran dan Amerika Serikat. Meja kedua adalah meja pemerintah Indonesia ketika menentukan seberapa besar beban yang masih mampu ditahan oleh APBN.
Referensi
Associated Press, “Is an Iran deal ‘over’ and war back on? A timeline of the conflict and talks”
https://apnews.com/article/04da58cbae991183f8b52ef5bf615963
Associated Press, “US launches new strikes on Iran after ships attacked in Strait of Hormuz”
https://apnews.com/article/4732228810c9839a1258309ad43b8289
Associated Press, “The tenuous state of a US-Iran ceasefire renews anxiety over high fuel prices”
https://apnews.com/article/72181b48494a6367c40cf6e9a817e6b4
U.S. Energy Information Administration, “Amid Regional Conflict, the Strait of Hormuz Remains Critical Oil Chokepoint”
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504
