Prabowo dan Sikapnya terhadap Bahlil Lahadalia
nwipp-newspapers.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa pidato tertutup Presiden Prabowo Subianto dalam acara silaturahmi ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus merupakan bentuk pembelaan terhadap Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Belakangan, Kementerian ESDM mendapat kritik akibat kelangkaan elpiji 3 kg yang menyulitkan masyarakat. “Kalau melihat ungkapan Pak Prabowo kemarin, malah terkesan membela Pak Bahlil,” ujar Sarmuji saat dihubungi pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Kelangkaan Elpiji 3 Kg dan Respons Pemerintah
Dalam pidato pada Jumat, 14 Februari 2025, Prabowo menyebut kelangkaan gas sebagai kesalahan jajaran Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah larangan pengecer menjual elpiji subsidi 3 kg, yang diduga menjadi pemicu kelangkaan.
“Kesan yang kami tangkap, kesalahan ada di anak buah, tetapi tanggung jawab diambil alih pimpinan,” ujar Sarmuji.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Bahlil tetap harmonis, serta Prabowo memahami kesalahan yang terjadi.
Prabowo Disebut Menegur Bahlil dalam Pertemuan Tertutup
Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo menegur Bahlil dalam pertemuan tertutup di Hambalang. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengkritik kebijakan yang dibuat Kementerian ESDM yang disebut telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
“Surat edaran mengenai larangan pengecer menjual gas elpiji terbit tanpa sepengetahuan menteri,” ungkap sumber elite partai KIM kepada .
Hal ini disebut sebagai indikasi adanya perlawanan dari jajaran Kementerian ESDM terhadap pimpinannya.
Kebijakan Larangan Pengecer dan Dampaknya
Kebijakan larangan pengecer menjual elpiji subsidi 3 kg mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Masyarakat kini hanya bisa membeli elpiji di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pasokan gas melon tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan serta menjaga harga jualnya sesuai aturan.
“Yang pengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari,” ujar Yuliot saat ditemui di kantornya, Jumat, 31 Januari 2025.
Namun, kebijakan ini menimbulkan masalah di lapangan, sehingga Prabowo meminta Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer agar bisa menjual elpiji 3 kg. Status pengecer kini diubah menjadi subpangkalan secara otomatis tanpa dikenakan biaya tambahan.
“Tidak dikenakan biaya apa pun,” jelas Bahlil saat melakukan sidak di Palmerah, Selasa, 4 Februari 2025.
Pandangan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Energi
Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan energi memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diterapkan Kementerian ESDM. Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, kebijakan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kg merupakan langkah yang sebenarnya masuk akal dalam menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus disosialisasikan dengan baik sebelum diterapkan.
“Distribusi subsidi sering kali tidak tepat sasaran. Namun, pembatasan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa strategi transisi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ungkap Komaidi.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyebut bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pelaksanaannya harus lebih matang. Ia menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap rantai distribusi elpiji sebelum menerapkan kebijakan besar yang berisiko menimbulkan gejolak sosial.
“Seharusnya ada mekanisme bertahap, bukan langsung memberlakukan larangan bagi pengecer tanpa persiapan alternatif bagi masyarakat yang terdampak,” kata Fahmy.
Kelangkaan Elpiji dan Dampak ke Masyarakat
Di beberapa daerah, kelangkaan gas elpiji 3 kg membuat masyarakat harus mencari alternatif bahan bakar lainnya. Beberapa warga beralih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak, yang tentunya kurang praktis dibandingkan elpiji.
“Saya sudah tiga hari tidak mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan terdekat. Biasanya kami beli di warung, tapi sekarang dilarang,” ujar Rina, seorang ibu rumah tangga di Jakarta.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang sangat bergantung pada gas bersubsidi untuk keperluan memasak sehari-hari. Banyak warga yang terpaksa membeli gas dengan harga lebih mahal di luar harga eceran tertinggi (HET), yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah.
Kisruh kelangkaan elpiji 3 kg menjadi ujian bagi kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM. Meski kebijakan awalnya mendapat kritik luas, Prabowo disebut tetap memberikan dukungan kepada Bahlil sambil mengambil langkah korektif.
Dengan kebijakan pengecer kembali diperbolehkan menjual elpiji 3 kg, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan gas bersubsidi tanpa hambatan distribusi yang sebelumnya terjadi. Namun, pemerintah diharapkan belajar dari kejadian ini dengan merancang kebijakan yang lebih matang dan berbasis kajian mendalam sebelum diterapkan di lapangan.
Baca Selengkapnya :
- Sejarah Indonesia Narasi Kebohongan VOC 350 Tahun
- Indonesia Mulai Menghidupkan Sepak Bola Wanita
- Asal Usul Suku Betawi di Ibukota Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di nwipp-newspapers.com
