Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan penjelasan terkait pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi anggota dewan komisaris di bank-bank pelat merah, termasuk penunjukan Fahri Hamzah sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).
Dalam pernyataannya di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3), Erick menyebut bahwa penunjukan tersebut bertujuan memperkuat sinergi program pemerintah, sekaligus menjaga efisiensi dan transparansi di lingkungan perbankan milik negara.
“Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,” ujar Erick, dikutip dari detikFinance.
Penyesuaian Fokus dan Latar Belakang
Erick menjelaskan bahwa pemilihan nama-nama pejabat untuk posisi komisaris dilakukan berdasarkan kesesuaian antara latar belakang kementerian dan fokus dari masing-masing bank BUMN.
Dalam hal ini, pengangkatan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinilai relevan dengan peran BTN sebagai bank yang memiliki fokus pada pembiayaan sektor perumahan.
Demikian pula dengan pengangkatan Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM, yang ditugaskan sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengingat fokus BRI pada pembiayaan mikro dan usaha kecil.
Komitmen pada Transparansi dan Pengawasan
Meskipun beberapa jabatan komisaris kini diisi oleh pejabat kementerian aktif, Erick menekankan bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tetap berlaku secara ketat. Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan lembaga pengatur lainnya.
“Tetapi tetap diawasi, ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya,” tegas Erick.
Ia juga menegaskan bahwa penempatan tersebut tidak mengurangi independensi pengelolaan bank, melainkan bertujuan mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih strategis.
Baca Selengkapnya: Erick Thohir Peresmian Kerjasama VinFast
Daftar Pejabat Kementerian yang Menjadi Komisaris Bank BUMN
Berikut daftar beberapa pejabat kementerian yang baru-baru ini ditunjuk menjadi komisaris di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara):
-
Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Komisaris BTN
-
Suryo Utomo – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan: Komisaris Utama BTN
-
Helvi Yuni Moraza – Wakil Menteri UMKM: Komisaris BRI
-
Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Komisaris Bank Mandiri
-
Luky Alfirman – Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan: Komisaris Bank Mandiri
-
Tedi Bharata – Deputi SDM, Teknologi, dan Informasi, Kementerian BUMN: Wakil Komisaris Utama BNI
Penilaian dan Respons Publik
Meskipun pemerintah menegaskan bahwa penunjukan ini dilandasi pertimbangan strategis, respon publik cukup beragam. Beberapa kalangan menilai perlu ada evaluasi independen terkait efektivitas peran pejabat kementerian di posisi komisaris, serta potensi konflik kepentingan yang bisa timbul.
Dalam konteks ini, penguatan fungsi pengawasan dan transparansi menjadi krusial, terutama agar keputusan bisnis bank tetap berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Penunjukan Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat kementerian sebagai komisaris bank BUMN dinilai sebagai langkah pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas institusi. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh mekanisme pengawasan, integritas individu, dan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di nwipp-newspapers.com
